Dampak buruk Sanitasi

Dampak Buruk Sanitasi Terhadap Kualitas Hidup
Sebagian masyarakat kita tidak memiliki sitem sanitasi yang memadai. Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) terus mendorong komitmen dan kepedulian daerah. Bagaimana parameter sanitasi dalam Otonomi Awards (OA) 2010? Berikut paparan Wawan Sobari, peneliti JPIP.
SANITASI menjadi sorotan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sanitasi sebagai salah satu target pembangunan milenium (MDGs). Pada 2015, MDGs menargetkan pengurangan 50 persen penduduk dunia yang hidup tanpa akses terhadap sanitasi yang baik.
Menurut Water and Sanitation Program (WSP), posisi Indonesia pada 2004 telah mencapai angka 55 persen. Atau, terdapat 45 persen orang Indonesia yang belum memiliki akses sanitasi yang baik. Angka tersebut setara dengan 100 juta penduduk.
Konsekuensi kondisi sanitasi tersebut adalah munculnya kerugian biaya kesehatan dan kerugian biaya air. Pada 2005, total kerugian biaya kesehatan yang timbul mencapai Rp 2,719 triliun. Porsi terbesar dikeluarkan untuk biaya rawat kesehatan, kemudian biaya produktivitas dan kematian prematur. Biaya air jauh lebih besar hingga mencapai Rp 8,016 triliun. Bagian terbesar dikeluarkan untuk penggunaan air minum, lalu penggunaan domestik air.
Studi WSP menambahkan, sanitasi buruk juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup serta berimbas ke dunia wisata. Dampak pariwisata berupa kerugian ekonomi turis karena buruknya sanitasi bisa mencapai Rp 1,465 triliun pada 2005. Sementara itu, dampak kesejahteraan lain berupa penggunaan waktu yang tidak produktif setara dengan Rp 10,770 triliun.
Situasi di Jawa Timur tidak jauh berbeda, meski angka rata-rata akses sanitasi yang baik di atas angka rata nasional. Namun, kondisinya tidak jauh lebih baik, yakni di bawah 65 persen. Pada saat yang sama, disparitas akses sanitasi yang baik antarkabupaten dan kota pun cukup tinggi di Jatim.
Karena itu, ada daerah yang masyarakatnya lebih banyak dan mampu mengakses fasilitas jamban yang sehat, aman, serta bersifat pribadi. Pada saat yang sama, masih ada pula daerah yang masyarakatnya sulit mengakses sanitasi yang baik.
Fokus Perubahan Perilaku
Di tingkat daerah, komitmen sanitasi masih belum menonjol. Berdasar monitoring JPIP 2009, semua kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi. Besarannya bervariasi, mulai yang terkecil Rp 141 juta yang dialokasikan Kabupaten Tuban.
Komitmen terbesar ditunjukkan Kabupaten Sidoarjo yang mengalokasikan hingga lebih dari Rp 18,2 miliar. Rata-rata alokasi anggaran setiap daerah di Jawa Timur mencapai Rp 4,75 miliar.
Secara umum, komitmen anggaran sanitasi kabupaten dan kota di Jatim masih sangat rendah. Rata-rata rasio alokasi anggaran sanitasi terhadap belanja langsung kabupaten dan kota hanya mencapai angka 0,0085 persen. Rasio anggaran sanitasi 14 daerah di atas angka rata-rata tersebut. Sisanya berada di bawah rata-rata.
Karena itu, parameter sanitasi berfokus pada setiap usaha daerah (pemda) melakukan perubahan sanitasi masyarakat dari kondisi sanitasi buruk menuju sanitasi sehat. Aktivitas menuju sanitasi sehat tidak menyandarkan pada usaha masyarakat semata. Namun, lebih pada upaya-upaya daerah (pemda) mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat dan pencapaian sanitasi total.
Secara operasional, terdapat tiga indikator utama parameter sanitasi. Pertama, upaya-upaya peningkatan permintaan (demand) sanitasi dan kebersihan rumah tangga serta masyarakat. Peningkatan permintaan merupakan bentuk rekayasa sosial yang dilakukan pemda guna menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Kemudian, berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat akan sanitasi sehat sebagai bentuk kesadaran kolektif dan individu.
Berikutnya, usaha-usaha untuk mengembangkan dan memasok (supply) produk dan pelayanan sanitasi. Yakni, usaha memenuhi permintaan sanitasi serta kebersihan masyarakat melalui fasilitas pengembangan produk dan pelayanan sanitasi yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pemda bisa menjalin kerja sama dengan tukang bangunan, pemilik pabrik, serta supplier produk dan pelayanan sanitasi untuk memahami permintaan masyarakat guna memenuhi kondisi sanitasi sehat.
Terakhir, setiap kegiatan dan kebijakan pemda untuk menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment) perbaikan sanitasi masyarakat dan pencapaian sanitasi total. Secara kultural, pemda berupaya membangun koalisi sanitasi sehat dengan berbagai stakeholder yang berpotensi mendorong perbaikan sanitasi masyarakat. Secara struktural, pemda bisa membuat regulasi lokal yang mendorong percepatan perbaikan sanitasi masyarakat dan pencapaian sanitasi total.
Meski berupaya mengukur seberapa kuat peran dan komitmen pemda, parameter sanitasi itu tidak berarti mengesampingkan peran masyarakat. Sebaliknya, pemda berposisi sebagai fasilitator atau bahkan katalisator perubahan perilaku dan permintaan sanitasi masyarakat serta jejaring supply sanitasi. Jadi, peran pemda lebih pada upaya mendorong terciptanya kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat guna perbaikan perilaku sanitasi.