DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS NAZZARUDIN

Demokrasi modern menurut defines aslinya adalah bentuk pemerintahan yang didalamnya banyak keputusan pemerintah atau dibelakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan.

Namun batasan konseptual yang mudah dipahami tetang “demokrasi” adalah suatu proses dari system penyelenggraan kekuasaan pemerintahan suatu Negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedang batasan operasional dari demokrasi itu sendiri  adalah bagaimana indicator demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat diketahui dengan mengukur dan mempertanyakan indicator demokrasi seperti,

1.       Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan pemilu

2.       Tentang sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik dalam bermusyawarah

3.       Tentang sehat tidaknya partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan public suatu pemerintahan

4.       Tentang sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan .

Untuk mengukur suatu Negara demokrasi atau tidak tentu diukur dari batasan pengertian operasional tentang demokrasi, bukan batasan konseptual ari demokrasi itu. Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini jauh dari ruh demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahu dari tingkat partisipasi rakyat yang dapat dibeli dengan uang, saat bangsa atau tokoh politik berbeda pendapat didalam bermusyawarah atau bernegosiasi maka perbedaan tersebut akan menjadi bibit permusuhan, DPR sendiri ang notabene adalah wakil rakyat ketika sedang rapat untuk menyelasaikan suatu masalah justru menimbulkan masalah baru dengan adu mulut dan baku hantam layaknya anak kecil berebut mainan.

Hak-hakDPR sebagai mekanisme control terhadap pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, cita-cita jadi anggota legislative diragukan apakah sebagai bentuk rasa nasionalisme yang tinggi sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat atau hanya sebgai prestige atau gengsi social. Tidak berlebihan rasanya kalau dalam hal ini iman dan taqwa para pemimpin dan  wakil rakyat ini diragukan atau mungkin cara berpikir bangsa ini memang sudah sakit sehingga tidak paham bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Contoh yang baru muncul adalah kasus bendehara umum partai pemenang pemilu yaitu, M. Nazzarudin. Dia adalah contoh kecil dari betapa bobroknya Negara ini, partai pemenang pemilu ini di obok-obok sendiri oleh anggotanya, dimana hal ini menyangkut oaring besar, petinggi partai sampai wakil rakyat yang mewakili partai pemenang pemilu ini.

Bola panas masih terus akan menggelinding seiring tertangkapnya oaring ini tapi itu belum cukup karena sampai saat ini dia belum memberikan kesaksian atau penjelasan mengenai keterlibatan orang-orang penting dari partai pemenang pemilu tersebut. Penegakan hokum juga benar-benar di uji pada kasus ini apakah akan berlanjut atau hanya akan terhenti ditengah jalan seiring munculnya kasus besar baru.

Jika sampai kasus ini terhenti ditengah jalan, betapa naasnya nasib rakyat ini. Uang yang di keluarkan sudah cukup besar hanya untuk menjemput satu buronan tersangka korupsi tapi kasusnya tidak selesai, kita hanya berharap para penegak hokum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penegakan hokum di Indonesia benar-benar bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk menyelamtkan semua ini kit harus bangkit dan mengenal sejarah cita-cita bangsa ini, jangan sampai rakyat memberontak karena adanya penegakan hokum yang hanya berpihak pada orang-orang berduit, jangan sampai rakyat kecewa karena wakil rakyatnya hanya bisa adu mulut dan baku hantam seperti anak kecil, jangan sampai rakyat menangis karena demokrasi kita yang tidak benar.